Palembang, 26 Februari 2026 — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan (Kanwil Ditjenpas Sumsel), Erwedi Supriyatno, didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Mishbahuddin, bersama jajaran serta Kepala UPT Pemasyarakatan se-Sumatera Selatan mengikuti pengarahan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, kepada seluruh Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan se-Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting.
Dalam arahannya, Dirjenpas menegaskan pentingnya ketelitian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pengusulan Hak Integrasi dan Remisi Narapidana serta Pengurangan Masa Pidana bagi Anak Binaan. Ia mengingatkan bahwa setiap usulan harus melalui verifikasi yang cermat dan berbasis data yang valid guna menjamin hak warga binaan terpenuhi secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Sekretaris Ditjenpas, Gun Gun Gunawan, yang menekankan penguatan administrasi, tertib data, serta optimalisasi sistem pelaporan dalam mendukung proses usulan hak warga binaan. Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Yulius Sahruzah, memaparkan teknis pelaksanaan serta evaluasi terhadap pengusulan hak integrasi, remisi, dan pengurangan masa pidana anak binaan agar berjalan sesuai standar operasional prosedur.
Kakanwil Ditjenpas Sumsel menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat koordinasi dan pengawasan di seluruh UPT Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan. Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak warga binaan merupakan bagian penting dari proses pembinaan yang berkeadilan dan berorientasi pada reintegrasi sosial.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Pemasyarakatan semakin solid dalam memastikan setiap proses pengusulan hak integrasi, remisi, dan pengurangan masa pidana anak binaan terlaksana secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.